Salah satu daerah di Indonesia yang progresif menggunakan kurikulum darurat adalah Kabupaten Tana Tidung (KTT) di Kalimantan Utara. Begitu Mendikbud Nadiem Makarim merilis kurikulum darurat Agustus lalu, KTT langsung mengadaptasi.
“Ada empat alasan kami memilih kurikulum darurat, yaitu kompetensinya sudah difokuskan kepada kompetensi pra syarat dan esensial, kami tidak perlu lagi memilih kompetensi sendiri, isinya selaras dengan program KTT, dan dilengkapi dengan modul belajar literasi dan numerasi,” ungkap Jafar Sidik, Kepala Dinas Pendidikan KTT.
Guna memastikan guru mampu menggunakan kurikulum darurat, Disdik KTT membuat lima kebijakan.
Kerja sama dengan Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) dan Kemdikbud dalam melatih tim pengembang kurikulum KTT. Tim ini dilatih untuk memahami dan mengadaptasi kurikulum darurat.
Mengadaptasi modul belajar Kemdikbud kedalam lembar aktivitas siswa (LAS) yang sudah dikerjakan KTT sejak Juni.
Melatih semua guru dari tingkat SD dan SMP untuk memodifikasi kurikulum darurat dan modul belajar kedalam LAS.
Materi LAS digunakan baik dalam belajar tata muka (BTM) dan belajar dari rumah (BDR).
Membangun sistem pelaporan sekolah berbasis website untuk memonitoring perkembangan penggunaan kurikulum darurat.
“Kebijakan ini kami buat agar anak-anak di KTT mendapatkan pelayanan terbaik selama masa pandemi Covid-19,” terangnya.
Kabupaten Tana Tidung (KTT), Kalimantan Utara, menjadi salah satu daerah yang paling progresif menggunakan kurikulum darurat. Manajer Gugah Nurani Indonesia (GNI) Medan-Deli Serdang, Anwar Situmorang memuji KTT sebagai salah satu contoh baik pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di Indonesia. ”Walau berada di pedalaman Kalimantan, KTT mampu melatih dan menggerakan guru menggunakan kurikulum darurat secara massif,” terang Anwar Situmorang dalam webinar nasional bertajuk Strategi Implementasi Kurikulum Darurat di Daerah yang difasilitasi GNI, Jumat (27/11).
Asdiana, guru SDN 001 Tana Tidung menyebut kekuatan implementasi kurikulum darurat di KTT terletak kepada dukungan pemerintah daerah (pemda). Disdikbud KTT tidak hanya mewajibkan guru menggunakan kurikulum darurat, tetapi juga menyediakan pelatihan dan pendampingan kepada guru. Pelatihan dan pendampingan dilakukan bersama Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI). Kegiatan ini berlangsung secara terus menerus melalui kelompok kerja guru (KKG).”Kebijakan ini membuat kami sebagai guru, lebih nyaman menjalankan program pembelajaran jarak jauh,” terangnya.
Asdiana, Guru SDN 001 Tana Tidung mempresentasikan Prkatik Baik Penggunaan Kurikulum Darurat di Kabupaten Tana Tidung (KTT), Kalimantan Utara. Yayasan Gugah Nurani Indonesia (GNI) memfasilitasi webinar Strategi Implementasi Kurikulum Darurat di Daerah, Jumat (27/11).
Asdiana mengatakan ada empat manfaat penggunaan kurikulum darurat. Pertama, mengurangi kebingungan guru. Pada awal PJJ lalu, banyak guru bingung memilih kompetensi dasar (KD) untuk diajarkan kepada siswa. Sekalipun Kemdikbud memberi kebebasan kepada guru memilih KD, namun banyak guru yang tidak mampu melakukannya. Melalui pengurangan KD yang dilakukan Kemdikbud, guru menjadi terbantu.”Saya sendiri baru tahu kalau kompetensi di kurikulum 2013 bisa dikurangi. Sebelumnya saya tidak pernah mendengar istilah kompetensi pra-syarat dan esensial. Setelah mendapat pelatihan penggunaan kurikulum darurat, barulah saya tahu,” tukasnya saat mempresentasikan materi Praktik Baik Penggunaan Kurikulum Darurat.
Kedua, pengurangan KD membuat beban mengajar guru berkurang. Asdiana mengatakan, guru tidak perlu lagi mengajarkan banyak KD. Guru bisa fokus kepada kompetensi pra-syarat dan esensial. Kompetensi ini dibutuhkan untuk membangun keterampilan literasi, numersi, dan karakter siswa.”Ketiga keterampilan ini merupakan pondasi belajar yang dibutuhkan, agar siswa mampu belajar pada level pendidikan selanjutanya,” tambahnya.
Ketiga, selain kurikulum darurat, Kemdikbud juga menyediakan modul belajar numerasi dan literasi. Modul ini dirancang sistematik dan mudah digunakan. Konten modul secara spesifik membekali siswa dengan keterampilan membaca dan berhitung. Penggunaan modul ini bisa mengurangi beban belajar siswa. Termasuk mengurangi beban orangtua untuk mendampingi anak belajar. Mereka bisa mendampingi anak belajar kapan saja.
Keempat, jika biaya penggandaan modul terlalu mahal, maka guru dapat melakukan adaptasi sesuai kemampuan keuangan sekolah dan kebutuhan belajar siswa.” Di KTT, kami mengadaptasi modul belajar kedalam lembar aktivitas siswa (LAS). Adaptasi modul ini kami lakukan untuk memperkuat konten LAS yang sudah kami buat sejak Juni kemarin,” tambahnya.
Sofie Dewayani, tim ahli pembuatan kurikulum darurat dan modul belajar, Pusat Assessment dan Pembelajaran (Pusmenjar) Kemdikbud, mengapresiasi usaha KTT untuk memodifikasi modul belajar Kemdikbud. Ia mengatakan apapun bahan ajar yang dibuat Kemdikbud tidak harus dianggap sebagai satu-satunya materi belajar yang merefleksikan kurikulum. Ia mendorong guru dan pemerintah daerah untuk melakukan adaptasi bahan ajar sesuai kondisi daerah. Pelatihan dan pendampingan dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas guru memodifikasi modul belajar Kemdikbud.
Kabupaten Tana Tidung terbilang daerah progresif yang menerapkan kurikulum darurat di masa pandemi Covid-19. Walau daerah ini terletak di pedalaman Kalimantan Utara, namun dapat mengimplementasikan kurikulum kondisi khusus tersebut di seluruh satuan pendidikannya.
Jafar Sidik, SE Kepala Dinas Pendidikan Kabupatena Tana Tidung (KTT) menerangkan bahwa ia memilih untuk menerapkan kurikukum darurat di seluruh satuan pendidikan di KTT. Baik yang menjalankan moda belajar dari rumah maupun yang sudah belajar tatap muka di satuan pendidikan. Menurutnya, berkurangnya interaksi antara guru demgan siswa juga harus disertai dengan pengurangan materi pelajaran.
"Kurikulum ini telah disederhanakan dengan hanya memuat kompetensi esensial dan prasyarat. Siswa pun tidak terbebani dengan kurikulum yang begitu padat sehingga dapat lebih fokus untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif" papar Jafar dalam webinar Strategi Implementasi Kurikulum Darurat di Daerah yang diselenggarakan Yayasan Gugah Nurani Indonesia, pada Jumat (26/11/2020).
Ia pun melanjutkan bahwa Tim Disdik KTT bekerja lebih efektif dan efisien karena tidak lagi memilih kompetensi dasar seperti sebelum adanya kurikulum hasil penyederhanaan ini. Selain itu, kurikulum ini juga sejalan dengan program daerahnya yaitu meningkatkan keterampilan literasi, numerasi, dan karakter.
"Kami lantas mengambil kebijakan agar implementasi kurikulum darurat ini dapat berjalan baik. Kami bekerjasama dengan INOVASI dan Pusmenjar Kemdikbud melatih Tim Pengembang Kurikulum KTT. Tim ini kemudian melatih seluruh guru SD dan SMP melalui KKG dan MGMP"
Tak sekedar dilatih tentang konsep kurikulum, seluruh guru pun mengembangkan bahan ajar yang kontekstual dan bermakna. Bahan ajar dikembangkan dengan mengadopsi hal-hal baik pada modul Kemdikbud dengan menyesuaikan kondisi daerah.
"Bahan ajar ini kami sebut lembar aktivitas karena berisi aktivitas menyenangkan di rumah untuk mencapai kompetensi pada kurikulum. Lembar aktivitas diberikan ke seluruh siswa melalui kunjungan guru ke rumah siswa dan kunjungan siswa ke sekolah secara berkala dengan protokol kesehatan. Untuk mengetahui implementasinya di lapangan, kami lakukan monitoring, survey, membuka kanal pengaduan, dan melalui laporan satuan pendidikan pada website www.gurutanatidung.id" urai Jafar.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI telah menerbitkan Kurikulum darurat sejak 7 Agustus 2020. Kurikukum tersebut sebagai model penyederhanan pada Kurikulum 2013. Penyederhanaan dilakukan agar siswa tidak terbebani belajar di masa pandemi.
Namun dari hasil survei Kemdikbud pada September - Oktober 2020 kepada guru di 15 Provinsi, diketahui hanya 52% guru menerapkan kurikulum darurat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mensinyalir salah satu faktor penghambat penggunaan kurikulum darurat adalah tidak adanya kebijakan daerah untuk menggunakan kurikulum tersebut. Hal ini membuat banyak sekolah tidak berani menerapkannya.
Guru Besar Universitas Negeri Medan (UNIMED), Prof.Dr. Sri Minda Murni, MS mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk segera mengadopsi kurikulum darurat. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi beban mengajar guru, dan beban belajar siswa selama pandemi COVID-19.Hal itu diungkapkan Sri Minda Murni dalam webinar bertajuk Strategi Implementasi Kurikulum Darurat yang difasilitasi Gugah Nurani Indonesia (GNI) secara online, Jumat (27/11).Sri Minda Murni menilai bahwa sekalipun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sudah mengeluarkan kurikulum darurat, namun guru masih ragu menggunakannya. Hal itu disebabkan tidak adanya kebijakan yang tegas dari Pemda.”Yang terjadi di lapangan itu sekarang 3B. Guru bingung, siswa bosan, dan orangtua berang,” tuturnya.Lebih lanjut Sri Minda mengatakan, kebijakan penggunaan kurikulum darurat tidak cukup sebatas sosialisasi. Pemda harus menindaklanjutinya dengan pelatihan dan pendampingan kepada guru.Kedua kegiatan ini dibutuhkan agar guru mampu menguasai kurikulum darurat dan modul belajar.”Sampai nanti guru mampu membuat modul sendiri. Karena sesungguhnya modul terbaik itu adalah buatan guru. Bagaimanapun mereka yang paling tahu kondisi nyata siswanya,” tambahnya.Hal senada disampaikan Kadisdik Kabupaten Tana Tidung (KTT), Provinsi Kalimantan Utara (KTT), Jafar Sidik. Kunci keberhasilan menjalankan pembelajaran jarak jauh (PJJ) terletak kepada kebijakan masing-masing pemda. Termasuk dalam menggunakan kurikulum darurat. Ia mengatakan, KTT langsung mengadaptasi kurikulum darurat begitu diluncurkan Kemdikbud pada Agustus lalu.“Alasan kami memilih kurikulum darurat, yaitu kompetensi sudah difokuskan kepada kompetensi esensial, kami tidak perlu lagi memilih kompetensi sendiri, isinya selaras dengan program KTT, dan dilengkapi dengan modul belajar literasi dan numerasi,” tegasnya.Sebagai narasumber utama webinar, Jafar mengatakan, KTT membuat lima kebijakan agar guru mampu mengadaptasi kurikulum darurat. Pertama, bekerjasama dengan Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) dan Kemdikbud untuk melatih tim pengembang kurikulum KTT.
Dalam rangka Penilaian
Akhir Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2020/2021, dengan hormat kami sampaikan
hal-hal berikut:
Penilaian Akhir
Semester sebagai penilaian sumatif dilakukan untuk menilai kompetensi dasar esensial
dan prasyarat pada kurikulum kondisi khusus dan telah dipelajari peserta didik
melalui lembar aktivitas.
Penilaian Akhir
Semester dilakukan dengan jenis penilaian portofolio, kinerja (praktik, produk, proyek), dan tes tertulis atas
hasil kerja peserta didik pada lembar aktivitas yang digunakan selama belajar
dari rumah.
Penilaian dengan
jenis tes yangmengumpulkan peserta
didik di satuan pendidikan hanya
dapat dilakukan bagi satuan pendidikan yang telah menyelenggarakan pembelajaran
tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat.
Penilaian dengan
jenis tes menggunakan teknologi jarak jauh hanya dilakukan untuk menguatkan dari hasil penilaian portofolio dan atau kinerja.
Penjelasan lebih
lanjut tentang penilaian portofolio, kinerja, dan tes tertulis serta contoh
penilaiannya dapat dipelajari pada buku panduan penilaian berikut ini:
Dinas pendidikan Kabupaten Tana Tidung bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi calon kepala sekolah yang telah lulus uji akademik beberapa waktu lalu.
Kegiatan yang berlangsung sejak Senin (09/11/2020) hingga 5 hari kedepan di gedung serba guna SD Negeri 001 Tana Tidung tersebut, difasilitasi LPMP Kalimantan Utara dan LPMP Kalimantan Selatan.
Dr. Jarwoko, M.Pd, Kepala LPMP Kaltara mengemukakan bahwa kepala sekolah sebagai pemimpin harus memahami konsep pembelajaran sesuai dengan perkembangan terkini.
"Kepala sekolah semestinya menjadi teman diskusi guru yang dipimpinnya dalam mengembangkan pembelajaran untuk mengoptimalkan potensi siswa. Ini dilakukan jika kepala sekolah memimpin dengan hati, mengayomi dengan kasih sayang, dan tetap bertindak tegas tetapi tidak perlu keras apalagi menampakkan ekspresi yang menyiratkan kemarahan" tambahnya.
Di tempat yang sama, Diana, M.Pd, Kasie PMPTK Disdik Tana Tidung mengungkapkan bahwa sesuai Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018, kepala sekolah harus lulus pendidikan dan pelatihan dan memiliki sertifikat untuk menduduki jabatan.
"Oleh karena itu kita melakukan seleksi kepala sekolah dengan 3 tahapan yang dilalui. Mulai dari pengusulan bakal calon kepala sekolah ke LPPKS, seleksi bakal calon, dan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah yang tengah berjalan ini. Harapannya dihasilkan calon kepala sekolah yang mampu membawa sekolah di Tana Tidung menjadi lebih baik ke depannya" tukasnya.
Dinas Pendidikan membuat video tentang standar operasional pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Pengambilan video dilakukan di SMP Negeri 3 Tana Tidung pada, Jumat (06/11/2020). Video tersebut dimaksudkan untuk menjadi acuan dan memberikan gambaran bagi sekolah lainnya dalam melakukan persiapan dan pelaksanaan pembelajaran tatap muka.
"Selain dalam bentuk tertulis, juga kita sediakan dalam bentuk video penerapannya. Harapannya warga satuan pendidikan dapat lebih mudah memahami standar operasional tersebut. Mulai dari saat tiba di sekolah, memasuki ruangan, proses pembelajaran, hingga meninggalkan lingkungan sekolah" kata Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Irdiansyah, S.Sos., MM.
Ia melanjutkan bahwa pembukaan pembelajaran tatap muka dilakukan dengan sangat hati-hati. Prinsip kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan dan masyarakat menjadi hal utama. Oleh karena itu, ia pun menegaskan agar satuan pendidikan menjalankan standar operasional prosedur dengan baik.
Menanggapi hal tersebut, Kepala SMP Negeri 3 Tana Tidung, Siti Kariah, S.Pd mengatakan bahwa pembelajaran tatap muka di satuan pendidikannya dijalankan sesuai dengan pedoman yang ada.
"Kami mencermati regulasi yang diterbitkan, baik dari Pemerintah Pusat melalui Kemendikbud maupun Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan. Kami pun bersyukur dipilih menjadi contoh dalam menjalankan standar operasional pembukaan pembelajaran tatap muka. Semoga semuanya berjalan dengan baik" tambahnya.
Pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan di kabupaten Tana Tidung kembali dibuka secara bertahap sejak 26 Oktober lalu. SMP Negeri 3 Tana Tidung dan SMP Negeri 5 Tana Tidung dengan berbagai pertimbangan dibuka terlebih dahulu.
